Dewan Energi Nasional : Keadilan Dahulukan Sebelum Ketahanan Energi.
suarasurabaya.net| Menurut Dewan Energi Nasional Indonesia sudah telanjur tercebur dalam sistem ekonomi internasional sehingga tidak mungkin harga BBM dalam negeri tidak terpengaruh harga minyak mentah dunia. Kebijakan menaikkan harga BBM dengan mengurangi subsidinya disadari merupakan konsekuensi dari pilihan tersebut.
Prof. Dr Mukhtasor anggota Dewan Energi Nasional yang juga dosen ITS pada suarasurabaya.net mengatakan ada dua masalah yang mengemuka dalam permasalahan ini, yakni soal ketahanan energi dan soal keadilan. Keduanya punya pembenaran berdasar nalar berpikirnya masing-masing.
Dari segi ketahanan energi, kata Mukhtasor, ada kesalahan mendasar yang dilakukan pemerintah dan DPR, bahkan sejak era reformasi, yakni ketergantungan begitu besar pada minyak dan gas (migas). Saat cadangannya berkurang di dunia dan berpengaruh pada harga komoditinya, Indonesia tidak siap dengan energi terbarukan. “Tidak ada kebijakan serius untuk mengembangkan energi alternatif,” kata dia.
Tiap tahun, kata Mukhtasor, APBN kita dibebani dengan subsidi BBM yang kian besar mengikuti harga minyak mentah yang makin mahal. Bahkan terakhir sudah menyentuh US$105 perbarrel.
Ini berdampak pada alokasi untuk sektor lain yang anggarannya tersedot oleh subsidi BBM, semisal sektor infrastuktur, pendidikan, dan kesehatan.
Mukhtasor sendiri tidak setuju jika subsidi BBM serta merta dikurangi tanpa memberi manfaat yang nyata buat masyarakat. “Kalau subsidi BBM dicabut, pengalihan subsidi ke sektor lain harus dirasakan nyata oleh masyarakat,” kata dia.
Inilah yang jadi masalah, yakni soal keadilan. Ada ketidak percayaan masyarakat pada pemerintah atas kebijakan ini. Di satu sisi, ini semacam ‘dosa warisan’ dari penguasa-penguasa sebelumnya, termasuk pemerintahan yang sekarang dan korbannya adalah rakyat. Tapi di sisi lain, ada masalah yang harus segera dipecahkan menuntut kerelaan rakyat untuk ‘menderita lebih’ karena kesalahan pemerintah.
“Ada permasalahan keadilan karena masyarakat melihat masih terjadi kebocoran anggaran, ketidak efisienan anggaran, pejabat yang hidup bermewah. Harusnya itu bisa ditekan,” kata dia.
Mukhtasor memberikan ilustrasi kebijakan kenaikan BBM laksana bayi yang lahir di luar nikah, buah dari kesalahan ayah ibunya. “Tidak mungkin menyalahkan bayi yang tidak bersalah ini. Yang penting menyelamatkan bayinya dulu, setelah itu baru kita bicara soal orangtuanya,” kata dia.
Pemerintah, kata dia, harusnya bisa mengkomunikasikan kebijakan kompensasi kenaikan harga BBM dengan baik. “Program kompensasi kenaikan BBM harus bisa dirasakan rakyat, tapi di sisi lain, para pejabat harus hidup hemat, korupsi ditekan agar masyarakat percaya,” kata dia.(edy)
